#DPR ri

"Persoalan ini harus disikapi secara objektif dan berdasarkan aturan hukum. DPR RI jangan ragu menjalankan kewenangan konstitusionalnya apabila memang terdapat dasar hukum yang cukup. Namun, seluruh proses harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku".

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niatnya mengundurkan diri dari jabatan. Keputusan ini diambil usai mencuatnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah penyetaraan SMA miliknya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026 mengonfirmasi bahwa Presiden belum memberikan persetujuan resmi dan masih memberikan sejumlah saran.

FAKTANASIONAL.NET - Terbongkarnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membuat desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin kuat. PDIP, PKS, dan NasDem mulai membuka komunikasi politik lintas fraksi di DPR. Sementara Partai Gerindra menyatakan akan menentukan sikap setelah pembukaan masa sidang pada 10 November 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Anwar Sadad sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Pemeriksaan tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin, 9 November 2026. Anwar Sadad diduga menerima jatah dana hibah senilai puluhan miliar rupiah dengan syarat imbalan komitmen fee dari para koordinator lapangan.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mendesak Korps Bhayangkara untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sudding meminta proses hukum terhadap para perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dilakukan secara transparan. Bareskrim Polri sendiri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus spionase ilegal dan peretasan data elektronik yang berlangsung sepanjang 2025–2026.

Komunikolog Tamil Selvan menilai isu Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden hanya merupakan pengalihan isu dan adu domba politik. Ia menyebut Dasco tidak berambisi mengejar jabatan serta fokus menjaga stabilitas bangsa.

Anggota DPR Benny K Harman menduga kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 4 November 2026, melibatkan persekongkolan politik para jenderal untuk merebut kekuasaan dan memenuhi unsur dugaan makar.

Mardani Ali Sera meminta agar dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2026 diusut secara yuridis tanpa muatan politis serta membongkar aktor intelektual di baliknya.

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang menghadirkan musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani sebagai saksi kasus suap Bea Cukai pada persidangan 3 November 2026. Namanya terseret setelah terdakwa Budiman Bayu Prasojo mengaku pernah dihubungi terkait pengamanan barang impor. Dhani membenarkan komunikasi tersebut dan menyatakan barang itu adalah dupa kiriman saudaranya.

Komisi III DPR RI mendesak penguatan RUU Perampasan Aset untuk mengembalikan harta pelaku investasi bodong kepada korban. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Habiburrokhman menegaskan pemulihan kerugian masyarakat harus menjadi prioritas penegakan hukum.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mendesak penegak hukum merampas keuntungan korporasi pelaku karhutla berulang. Desakan ini merespons data Kementerian Kehutanan per Oktober 2026 yang menangani 120 subjek hukum dan Bareskrim yang menetapkan 20 perusahaan sebagai tersangka.

Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK) mengusulkan aturan illicit enrichment atau kekayaan tidak wajar agar tidak dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset karena dinilai berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi III DPR pada Selasa (27/10/2026).